Legalisasi Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pemenuhan Perda Tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah

Abstract

Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan legalitas Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang, Desa Sukajaya. Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan dari pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mengenai wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA), sedangkan di Dusun Haurlawang Desa Sukajaya belum terdapat lembaga Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang secara resmi izin operasionalnya terdaftar di pemerintahan Kabupaten Sumedang. Tujuan dilaksanakannya program legalisasi ini diharapkan  dapat memajukan pendidikan dan memfasilitasi peserta didik berupa sertifikat Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) yang menjadi prasyarat untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang program wajib belajar Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini yaitu refleksi social (social reflection), Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing), Perencanaan Partisipasi (Participation Planning), dan aksi (action). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program legalisasi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) di Dusun Haurlawang terlaksana dengan baik. Surat Keputusan izin operasional dari kementrian agama sudah terbit dan secara resmi Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) Haurlawang telah terdaftar di pemerintahan Kabupaten Sumedang.